bidiklensanews.com | Aceh Tamiang - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dapil VII, Aceh Tamiang, Kota Langsa melakukan Reses III Tahun Anggaran 2026 bersama ratusan Pengemudi Becak Motor (Driver Becak Motor) di Aceh Tamiang.

Reses yang dikemas dalam bentuk Silaturahmi bersama tersebut dihadiri oleh ratusan Pengemudi Becak Motor yang berlangsung di Aula Pertemuan Mesjid Istiqomah Kampung Benua Raja Kecamatan Rantau, Jum'at,(16/10/2026).

Dalam reses tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dapil VII, Aceh Tamiang, Kota Langsa, Nora Idah Nita, SE menerima berbagai keluhan dan masukan dari ratusan abang becak yang mengalami kesulitan dalam mencari nafkah pasca bencana hidrometeorologi.

Para Abang becak juga mengeluh, bahwa kondisi becak motor mereka sudah tidak layak lagi di jalankan akibat terendam banjir pada akhir November 2025 lalu, dan perlu dilakukan perbaikan agar tetap lancar dalam menjalankan aktivitasnya.

Selain itu, kurangnya daya beli masyarakat juga sangat berdampak pada penghasilan para Abang becak, kata Nora.

Pada kesempatan itu, para pengemudi becak menaruh harapan besar kepada Nora Idah Nita sebagai perwakilan mereka untuk memperjuangkan aspirasinya baik di tingkat Kabupaten, Provinsi dan pilusat untuk modal usaha serta perbaikan becak motor mereka demi untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Menyikapi, keluhan para abang becak motor tersebut, Nora Idah Nita, SE yang juga dijuluki Srikandi Aceh Tamiang itu menyarankan agar para Abang becak motor untuk membentuk satu wadah yang memiliki legalitas yang dapat mempermudah dalam pengajuan bantuan baik di tingkat kabupaten, provinsi dan tingkat pusat, sebutnya.

"Silahkan bentuk wadahnya, Insya Allah, Saya akan bantu proses untuk mendapatkan legalitasnya, kata Nora.

Ia juga berpesan kepada para Abang becak motor, sebagai kepala keluarga dan penopang ekonomi keluarga tetap semangat dan giat berusaha meskipun ditengah keterbatasan, mudah-mudahan kedepannya ada jalan untuk mendapatkan bantuan, tambah Nora.

Menurut Nora, pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut pembangunan  infrastruktur dan rumah warga, tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar serta pemulihan kondisi ekonomi keluarga terdampak.

Koordinasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat juga diperlukan agar bantuan yang menjadi hak masyarakat dapat disalurkan sesuai ketentuan dan tepat sasaran, ungkap Nora.(Pakar).